Menyibak Fenomena Iklim Politik Indonesia Berdasarkan Perspektif Marquis De Sade

Oleh: Adrian Naja, S. Fil

Realitas politik Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita perhatikan kondisi kebijakan pemerintah bukanlah hasil dari perenungan mendalam atas kebutuhan kolektif, melainkan produk transaksional dari oligarki dan kepentingan jangka pendek. Pemerintah, alih-alih menjadi mobilitas perubahan, justru sering kali menjadi tawanan dari logika kuasa yang sempit, merumuskan kebijakan yang reaktif, fragmentatif, dan tidak menyentuh akar persoalan. Yang lahir adalah program-program yang sekadar menjadi pelipur lara di media massa, atau lebih buruk, alat untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan. Sementara, masalah mendasar rakyat, seperti kesenjangan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum, serta ketidakadilan terus berlarut-larut tanpa solusi holistik.

Fenomena ini bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan sebuah kegagalan filosofis yang akut. Secara filosofis, pemerintah telah kehilangan telos-nya, yaitu tujuan akhirnya untuk menciptakan Bonum Commune (common good). Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah etis dan amanah rakyat untuk memajukan kepentingan bersama demi pembangunan peradaban kemanusiaan, melainkan direduksi menjadi alat untuk memuaskan nafsu berkuasa segelintir elite. Di tengah situasi ini, kita perlu mengkritik ketimpangan sistem hukum dan birokrasi yang diinstrumentalisasi untuk melayani kepentingan pribadi, lalu menciptakan ketidakadilan sistematis yang menggerus kepercayaan publik.

 Lalu kemudian, kita perhatikan pada pendekatan pembangunan pemerintah sekarang ini hanya bertumpu pada proyek-proyek makanan gratis, “omon-omon gratis”, sering kali mengabaikan investasi pada proyek pemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, Mimpi Indonesia emas tahun 2045 adalah sebuah produk kepentingan pribadi yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menuju ke 2045, tapi nyatanya kebijakan itu hanya sekedar omon-omon. Pada akhirnya, yang terjadi adalah pembusukan dalam tubuh negara, kebijakan tidak lahir dari nalar publik yang sehat, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tetapi dari kompromi balik modal politik yang gelap, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak visioner, tidak membangun, dan pada hakikatnya, tidak memanusiakan.

Kesenjangan kebijakan antara elit politik dan masyarakat biasa semakin menganga. Titik disparitas antara kebijakan yang diperuntukkan bagi elit politik lebih relatif dan menguntungkan dari pada kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Pergeseran kepentingan dapat dilihat dengan sungguh di sana. Bahwa politik dijadikan sebagai alat manipulasi dan distorsi. Seperti kasus yang baru saja terjadi, kenaikan gaji DPR merupakan salah satu bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan pribadi (Bonum Private) para wakil rakyat. 

Karena itu, iklim politik Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang didominasi oleh konsolidasi kekuasaan yang masif, erosi demokrasi karena oligarkis, dan menguatnya politik transaksional. Pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya matang menjadi demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan mengalami distorsi menjadi apa yang sering disebut sebagai “demokrasi oligarkis.” Dalam model ini, kekuatan sejati tidak berada di tangan rakyat atau dalam institusi-institusi demokratis, tetapi dipegang oleh segelintir elite yang mengontrol sumber daya ekonomi, media, dan mesin politik. Koalisi partai-partai politik sering dibentuk bukan berdasarkan kesamaan ideologi atau kebijakan, tetapi berdasarkan pembagian kursi kekuasaan dan akses terhadap rente ekonomi. Rakyat sering kali diposisikan sebagai penonton atau bahkan objek dalam sebuah pertunjukan besar bernama politik, di mana narasi-narasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan identitas agama digunakan sebagai alat legitimasi untuk mengamankan kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanat untuk melayani, tetapi sebagai tujuan itu sendiri yang memberikan kenikmatan, pengaruh, dan keuntungan material.

Oleh karena itu, pemikiran filosofis Marquis De Sade sangatlah relevan untuk melihat kondisi politik Indonesia saat ini. Kita perlu mengelaborasi pemikiran filosofis De Sade untuk meneliti dan membongkar psikologi politik yang dimainkan oleh elit politik, sehingga kita dapat memahami apa dibalik peran yang dilakoni oleh para elit politik Indonesia saat ini.

Marquis De Sade

Marquis de Sade (1740–1814) adalah bangsawan dan filsuf Prancis yang terkenal karena kehidupan skandalnya dan karya sastra yang kontroversial, penuh dengan kekejaman seksual dan kritik filosofis terhadap agama, moralitas, dan kekuasaan. Akibat pandangan dan perilakunya yang dianggap mengancam tatanan masyarakat, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dipenjara. Namanya menjadi asal usul istilah “sadisme,” dan karya-karyanya yang ekstrem mengeksplorasi tema kebebasan mutlak, kekerasan, dan penghinaan terhadap otoritas.

Pemikiran Marquis de Sade adalah sebuah serangan frontal terhadap fondasi peradaban Barat, dengan titik intinya ialah Tuhan, moralitas, hukum, dan akal budi. Filsafatnya, yang sering disebut sebagai Sadisme, bukan sekadar apologi untuk kekejaman seksual, tetapi adalah sebuah sistem filosofis yang radikal dan koheren.

De Sade, dalam filsafatnya mengemukakan tentang kebebasan Mutlak Individu. Menurut De Sade, jika Tuhan tidak ada dan moralitas adalah ilusi, maka satu-satunya hukum yang sah adalah hukum alam itu sendiri, yang memerintahkan setiap individu untuk memuaskan nafsunya tanpa hambatan. Keinginan dan kenikmatan, khususnya kenikmatan yang diperoleh melalui kekuasaan mutlak atas orang lain (yang sering termanifestasi sebagai kekejaman), adalah satu-satunya prinsip yang sah. Bagi de Sade, individu yang benar-benar bebas adalah “libertine” yang mengakui kenyataan ini dan mengejar kepuasannya tanpa peduli pada norma sosial.

Dalam pemikiran De Sade, kekuasaan adalah alat untuk mencapai kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi bagi de Sade bukanlah kenikmatan sensual biasa, tetapi kenikmatan yang diperoleh dari tindakan kejam dan ekstrem terhadap orang lain. Ini sering dicapai dengan menunjukkan kekuasaan absolut atas orang lain, dengan menundukkan dan menghancurkan mereka baik secara fisik maupun moral. 

Terkait dengan kenikmatan di atas, De Sade menggambarkannya dengan melontarkan gagasannya tentang sadisme dalam berhubungan seksual. Menurutnya, untuk mencapai kenikmatan dan kepuasan tertinggi dalam berhubungan seks, pasangan (suami istri) atau pria dan wanita harus melakukan tindakan sadis, seperti analisme, mosokisme, serta kekejaman fisik, seperti memukul, mencekik pasangan dan kekerasan lainnya. Dalam hal ini, Sade menyetujui tindakan sadis seperti itu. Dengan maksud agar pasangannya bisa mencapai kenikmatan dan kepuasan dalam berhubungan seks, meskipun satu pihaknya yang harus mengalami kesakitan dan menjadi korban.  

Relevansinya 

Relevansi pemikiran De Sade dengan iklim politik Indonesia terletak pada kemiripan struktural antara kenikmatan yang digambarkannya dan realitas yang kita saksikan. Politik Indonesia adalah panggung libertinage modern, (kata De Sade), di mana para elite politik bertindak sebagai “libertines” de Sadean. Artinya bahwa penguasa bertindak bebas, memperlakukan masyarakat biasa dengan cara sadis, seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan kebijakan sadis lainnya yang dapat memberikan penderitaan kepada rakyat. Seperti para libertine dalam cerita de Sade yang mengurung dan menyiksa korbannya di dalam istana terpencil. Dalam konteks politik Indonesia pun, para oligarki Indonesia mengurung rakyat dalam sebuah sistem yang dirancang untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka sendiri. Kebijakan yang tidak populer, pembuatan kebijakan yang melayani kepentingan korporat, koruptor, dan pembagian jatah menteri dalam koalisi adalah bentuk modern dari “penyiksaan” sistematis yang dilakukan untuk kenikmatan berkuasa. Penderitaan rakyat (ekonomi yang sulit, ketidakpastian hukum, pembangunan yang tidak merata, ketidakadilan) bukanlah efek samping, tetapi dalam perspektif De Sadean, bisa jadi sebagai sumber kenikmatan tersendiri bagi para penguasa karena ia membuktikan kekuasaan mutlak mereka.

Kemudian, kita saksikan kemunafikan para elit politik sebagai alat legitimasi dan pelanggengan kekuasaan. Di sinilah kritik De Sade paling tepat. Para elite politik Indonesia jarang mengemukakan kejujurannya dan mengakui nafsu kekkuasaannya. Inilah psikologi politik para elit politik yang dimainkan di panggung pemerintahan Indonesia. Sebaliknya, mereka menyembunyikannya di balik narasi-narasi mulia: “membangun bangsa”, “memajukan ekonomi”, “menjaga stabilitas”, atau “menjunjung nilai-nilai agama”. Mereka adalah “libertines yang pengecut” dalam terminologi de Sade. Mereka menikmati semua kenikmatan kekuasaan tetapi tidak memiliki keberanian filosofis untuk mengakui bahwa sistem yang mereka bangun adalah mesin pemuas nafsu. Pencitraan politik yang masif adalah topeng moralitas yang mereka kenakan untuk menyembunyikan wajah asli mereka.

Dalam tulisan de Sade, hukum selalu menjadi alat para libertine untuk melegalkan kekejamannya. Di Indonesia, kita melihat bagaimana hukum dan birokrasi sering digunakan secara instrumental untuk melayani kepentingan kekuasaan. Pemberantasan korupsi yang selektif, pengaturan pemilu yang tidak adil, dan penggunaan aparat untuk melindungi kepentingan elite adalah contohnya. Hukum bukan lagi penjaga keadilan, tetapi menjadi alat lembaga kekejaman untuk menundukkan masyarakat.

Lalu, apa yang hendak dikatakan dari pemikiran filosofis De Sade terhadap pemerintah Indonesia? Sangatlah urgent jika De Sade mengkritik kemunafikan para elit politik Indonesia saat ini. De Sade akan mengkritik para pemerintah atau para elit politik Indonesia yang berbicara tentang “rakyat berdaulat” sambil mengerdilkan kedaulatan itu melalui sistem oligarkis. Dia akan menertawakan para politisi yang berbicara tentang kesengsaraan rakyat kecil sambil kebijakannya menyengsarakan rakyat tersebut. Bagi de Sade, kepengecutan moral inilah yang paling menjijikkan. Dia akan berkata, “Jika kau ingin menindas, menindaslah! Tapi jangan berbohong padaku dan dirimu sendiri dengan pidato-pidato moralmu.” Dengan demikian, pemikiran filosofis De Sade ini membongkar semua ilusi bahwa politik adalah tentang pelayanan. Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka adalah objek dalam permainan kenikmatan para elite dan pemerintah Indonesia saat ini.